Sekda DPD Grib Jaya Provinsi Lampung Herman mendesak Untuk Audit Program Umroh Walikota Bandar Lampung.

favicon

- Redaksi

Rabu, 4 Maret 2026 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung | PasPamPers.Com – Adanya Program Umroh di era Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana jadi Sorotan Publik.

Sekretaris Daerah DPD Grib Jaya Provinsi Lampung yang juga Pimred dari Media GribnewsTVlampung.com.dan Kaperwil Media Ampera-News.(HERMAN).
Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia (RI) Untuk Mengaudit Anggaran Program berbagi Umroh oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Dari pantauan Ormas Grib Jaya dan Media di Bandar Lampung Pasalnya, Orang Nomor Satu Ditapis Berseri itu, sering kali membagi bagikan Program Umroh Tanpa melihat kriteria dan skala prioritas yang mendapatkan umroh tersebut

Herman mengatakan, Pemerintah daerah, khususnya walikota bandar Lampung, Eva Dwiana, perlu membuka secara jelas dan transparan, terkait penerapan penerima manfaat program bersumber dari anggaran mana publik tersebut.sehinga tujuanya masyarakat mengetahui secara rinci dasar hukum maupun penerima umroh gratis.

Memang selama ini, yang menjadi polemik dan wajib pemerintah kota Bandar Lampung khususnya walikota bandar Lampung untuk mentransparankan PERWALI terkait kategori dan Juknis para penerima umroh yang di tunjuk untuk umroh itu seperti apa,karna selama ini masyarakat
belum mengetahui PERWALINYA seperti apa.tidak jelas ” ungkap Herman.

Ditegaskan, seharusnya program umroh gratis ini di prioritaskan bagi masyarakat memiliki kontribusi yang nyata bagi masyarakat seperti Marbot masjid,Ulama, atau Tokoh masyarakat yang berjasa di pembangunan daerah atupun warga yang tidak mampu yang ingin sekali umroh .

Saya menilai pelaksanaan program saat ini menimbulkan persepsi publik bahwa kebijakan tersebut lebih berorientasi pada pencitraan.padahal,menurutnya.program tersebut mengunakan dana negara yang harus di pertanggung jawabkan secara keterbukaan di publik.karna yang saya lihat untuk kota bandar lampung masih banyak yang sangat penting di perbaiki atau di rencanakan bagai mana caranya untuk menanggulangi banjir bandang yang setia musim hujan dampak nya ke rumah-rumah warga tengelam hancur akibat banjir bandang,” tegas Herman.

BACA JUGA:  Eks Karyawati Alfamart Tuntut Keadilan, Perusahaan Mangkir dari Mediasi.

Kita semua tentunya terutama masyarakat berharap benar-benar anggaran pemerintah itu tepat sasaran dan tentunya untuk kenyamanan masyarakat kota bandar lampung.jangan sampai di jadikan ajang moment untuk mencari popularitas oleh pemerintah kota bandar Lampung.saya berharap pemkot bandar Lampung agar kiranya Lo dapat memastikan program berjalan dengan prinsip akuntabilitas,keadilan dan ketransparansi, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak.untuk menerima.

Dalam waktu dekat saya beserta tiam investigasi akan mendatangi Ataupun menyurati Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK) Untuk melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh buka sekedar pemeriksaan administratif,agar seluruh proses penganggaran dan penetapan penerima dapat diuji secara independen.
Tentunya tujuan untuk keterbukaan terhadap publik,” ungkap Herman.

“Tim”

Berita Terkait

Siber Polda Lampung Didatangi Media Wartawan’, Kasus Hinaan Akun TikTok “Makmun Serbaguna” Masih Menunggu Hasil Penyelidikan Polres Tulang Bawang
Media Wartawan’ Resmi Laporkan Makmun terkait Ujar Kebencian No LP:B/256/IX/2026/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG.
OKNUM PENYEROBOTAN TANAH DI GUNUNG TAPA ILIR KEBAL HUKUM, RUGIKAN WARGA, KADUS, TOKOH AGAMA DAN BPK KAMPUNG GUNUNG TAPA ILIR SAMPAIKAN KERESAHAN DI HADAPAN AWAK MEDIA.
Dugaan Pelanggaran Disiplin Oknum Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung, Pelapor Mendesak Kepastian Dan Keadilan Hukum.
Di Tengah Tuduhan Mafia Aset, Tokoh Warga Tegaskan Tanah Bersertifikat Milik Warga: Kini Dibangun SPBU Haji Suef
Dituding Terlibat Mafia Aset, Sekdaprov Lampung Buka Fakta Status Tanah Ryacudu
Praktisi Hukum: Transparansi Pengadaan Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban Hukum
Di Balik Polemik Dapur SPPG Gading Rejo: Belum Kantongi Izin SLHS Hingga Sinyal Kelalaian SOP Pengolahan Pangan

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 06:10 WIB

Siber Polda Lampung Didatangi Media Wartawan’, Kasus Hinaan Akun TikTok “Makmun Serbaguna” Masih Menunggu Hasil Penyelidikan Polres Tulang Bawang

Selasa, 8 September 2026 - 11:39 WIB

Media Wartawan’ Resmi Laporkan Makmun terkait Ujar Kebencian No LP:B/256/IX/2026/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG.

Jumat, 4 September 2026 - 08:19 WIB

OKNUM PENYEROBOTAN TANAH DI GUNUNG TAPA ILIR KEBAL HUKUM, RUGIKAN WARGA, KADUS, TOKOH AGAMA DAN BPK KAMPUNG GUNUNG TAPA ILIR SAMPAIKAN KERESAHAN DI HADAPAN AWAK MEDIA.

Senin, 10 Agustus 2026 - 02:02 WIB

Dugaan Pelanggaran Disiplin Oknum Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung, Pelapor Mendesak Kepastian Dan Keadilan Hukum.

Senin, 10 Agustus 2026 - 01:29 WIB

Di Tengah Tuduhan Mafia Aset, Tokoh Warga Tegaskan Tanah Bersertifikat Milik Warga: Kini Dibangun SPBU Haji Suef

Rabu, 5 Agustus 2026 - 01:17 WIB

Praktisi Hukum: Transparansi Pengadaan Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban Hukum

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:47 WIB

Di Balik Polemik Dapur SPPG Gading Rejo: Belum Kantongi Izin SLHS Hingga Sinyal Kelalaian SOP Pengolahan Pangan

Senin, 27 Juli 2026 - 11:38 WIB

Terbongkar Kuat Dugaan Oknum Polisi Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung Main Gila dengan Istri SAH Milik Orang lain.

Berita Terbaru